Kebocoran data karena serangan hacker

Kebocoran data karena serangan hacker saat ini sedang marak di Indonesia, setidaknya ada 16 serangan siber oleh hacker di Indonesia dalam tiga pekan terakhir. Dengan kasus menonjol adalah peretasan oleh aktor bernama Bjorka yang membocorkan data-data penting BUMN, kementerian dan lembaga, serta data-data pejabat dan masyarakat. Pasalnya, belakangan ini, Bjorka berhasil membuat pemerintah kalang-kabut soal kebocoran data pribadi sampai-sampai membentuk Satuan Tugas Perlindungan Data untuk meresponsnya.

Perusahaan keamanan siber Kaspersky mengatakan serangan peretasan itu adalah ancaman serius karena data saat ini layaknya emas baru. Yeo Siang Tiong, General Manager untuk Asia Tenggara di Kaspersky, juga mengatakan “Penjahat dunia maya atau hacker melihat jenis serangan pelanggaran data ini sebagai hal yang menguntungkan, karena mereka dapat menjual data yang mereka curi ke web gelap beberapa kali.” ujarnya, Senin, 12 September 2022.   

Serangan peretasan yang dilakukan hacker di Indonesia adalah dengan membocorkan 1,3 miliar data sim card ponsel penduduk di Indonesia milik kominfo dan dijual seharga US$500 ribu atau sekitar Rp 745,6 juta. Kemudian hacker tersebut juga menyebarkan data-data penting milik pejabat pemerintah di media sosial, contohnya seperti bocornya data atau informasi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate. Data pribadi yang disebar mencakup alamat, NIK, KK, agama, golongan darah, pendidikan, hingga nama orang tua dan istri.

Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab atas hal ini? Terkait bocornya 1,3 miliar data sim card ponsel dan data-data pribadi pejabat pemerintahan, kominfo memang sudah menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab atas hal ini adalah penyelenggara dan mereka. Namun, untuk kasus bocornya data sim card, Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut tidak memerinci penyelanggara mana yang mereka maksud. 

Upaya mitigasi harus dilakukan dalam mengatasi kebocoran data.

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya keamanan data masyarakat.

2. Pemerintah perlu memberi peringatan pada masyarakat terkait pentingnya data dan dapat menimbulkan kerugian apabila tersebar luas.

3. Pemerintah perlu meningkatkan literasi digital masyarakat, terlebih tingkat literasi digital Indonesia masih minim.

Selain pemerintah, kita sebagai Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menentukan hal-hal mana saja yang bisa diunggah di internet juga harus ikut serta dalam mengamankan data diri pribadi yang ada, karena menjaga keamanan dari data-data ini juga merupakan tanggung jawab bersama.

"Jadi kita harus berhati-hati di dunia baru ini ya. Karena ternyata yang maya bisa jadi nyata, yang nyata bisa jadi maya".

Serangan siber yang mengakibatkan kebocoran data ini sangatlah merugikan, sebab semua sektor dapat menjadi sasaran dan dapat menanggung risiko kerugian finansial yang besar. Beberapa perusahaan dan organisasi bahkan harus ditutup karena dampak dari serangan siber ini.

Lalu, untuk mengantisipasi kasus bocornya data-data ini, kaum muda harus mempunyai talenta digital yang berkualitas agar bisa membantu pemerintah dalam mengamankan data-data yang ada. Untuk mewujudkan hal itu, industri dan otoritas pendidikan harus menjembatani dan mendorong kaum muda untuk berkarier di bidang keamanan siber dan membantu pemerintah. Karena sistem pendidikan memiliki peran penting yang bisa mendorong bakat muda masuk ke profesi yang berhubungan dengan teknologi.